Diungkap Andi Arif ! Inikah Rekomendasi Konsultan ke Jokowi Soal Demo 411 ?
32 Senin, 07 November 2016
POSMETRO INFO - Mantan Staf Khusus era Pemerintahan SBY Andi Arief mengungkap laporan konsultan yang diduga dibayar mantan menteri keamanan ke presiden. Laporan itu terkait demonstrasi 4 November lalu. Ia pun mengunggah ke Twitter, laporan halaman depan konsultan tersebut.
"Salah satu laporan konsultan yang dibayar mantan menteri keamanan ke Presiden, bukan laporan intelejen #amburadul," ujar Andi Arief, lewat kicauannya di Twitter, kemarin.
Menurut Andi, laporan konsultan ke presiden ditelan mentah-mentah seakan ada kepetingan Agus dan Sylvi. "Laporan konsultan juga menyebut akan ada penyusupan teroris," katanya.
Andi pun memaklumi jika Presiden Jokowi menganggap enteng aksi 411, karena saran konsultan aksi itu berhubungan dengan pilkada. Berikut hasil kesimpulan dari laporan konsultan tersebut;
Demo 4 November sangat terkait dengan Pilkada DKI. Tujuan utamanya dalam jangka pendek adalah untuk menurunkan elektabilitas Ahok.
Mengindikasikan adanya upaya untuk membuat komunikasi yang tidak baik dan perseteruan antara TNI-Polri.
Presiden Jokowi tidak perlu memberikan komentar hukum tentang kasus "penistaan agama" yang dikenakan pada Ahok.
Ada indikasi keterlibatan Cikeas.
Sampai dengan saat ini pendukung kelompok "moderat" Islam untuk rencana 4 November masih dalam jumlah kecil. Terbesar berasal dari kelompok 'konservatif' dan "radikal". Karena itu belum terdapat tanda-tanda dini bahwa rencana demo 4 November memunculkan pergeseran dari basis pemilih Ahok.
Yang harus dilakukan adalah menjauhkan kelompok moderat besar seperti NU dan Muhammadiyah dari agenda 4 November.
Disarankan untuk melakukan survey tertutup untuk mendeteksi besaran swing voters Muslim setelah demo tanggal 4 November.
Direkomendasikan agar partai-partai pendukung Ahok harus berbicara dan menegaskan sikapnya.
Disarankan untuk tetap mewaspadai free rider (kelompok teroris yang menumpang isu anti Ahok). Presiden perlu melakukan konsolidasi tertutup dengan K/L terkait.
Pada saat demo terjadi disaranakn presiden tetap menjalankan agenda rutin biasa.
Bila demo lebih dari jam 18.00 harus dibubarkan sesuai dengan peraturan.
Pengamanan demo tetap dilakukan oleh Polri, tetapi pengamanan Istana oleh TNI. Perlu ada koordinator khusus antara TNI dan Polri menjelang 4 November.
13. Ada 3 opsi untuk menindaklanjuti proses hukum yang melibatkan Ahok, yaitu dihentikan, memperpanjang (stalling time), atau dilanjutkan kasusnya. Ketiga opsi tersebut diperkirakan dapat menimbulkan konsekuensi masing-masing terhadap;
- Kestabilan keamanan
- Dampak eletoral
- Konsolidasi internal kepolisian
- Kredibilitas pemerintah.
Hasil scoring menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Ahok lebih baik diperpanjang.
Laporan ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun jika benar, hal ini akan kembali menjadi bahan tekanan bagi Presiden.[republika]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar