Mencari faktor Konflik Myanmar

Mencari Faktor Konflik Myanmar

Ada beberapa faktor yang dapat kita dekati untuk memahami akar konflik di Myanmar.

Beberapa pendapat mengatakan jika hampir semua transisi sistem dari rejime represif militer ke demokrasi tidak berjalan mulus. Demikian pula dengan apa yang terjadi di Myanmar setelah 50 tahun di bawah junta militer dan kini mengadopsi model demokrasi. Persoalan dari model pemerintahan, model negara antara negara-bangsa, atau bangsa-negara, pembagian kekuasaan, partai politik, sampai entis dan agama yang berhak dalam perwakilan golongan dalam dewan dan pemerintah masih menjadi persoalan besar di Myanmar

Beberapa faktor kita klasifikasikan kepada lokus-lokus, yaitu lokus politik relasi sipil-militer, relasi sipil-sipil, dan relasi politik-ekonomi.

0/1
Adalah hasil kajian tuan Marco Buente, mengenai model transisi militer ke demokrasi yang mengubah relasi sipil-militer menjadi beberapa jenis di Myanmar. Bahwa mirip dengan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, yaitu pihak militer yang dipersalahkan sebagai tulang punggung rejim represif Soeharto menarik diri dari pentas politik.

Meski mengorbankan hak previlege mereka di fraksi ABRI/Polri di MPR, menarik tentara ke barak-barak, dan memperkenalkan kampanye "Damai Itu Indah", namun banyak pihak setuju jika tentara tidak sepenuhnya meninggalkan pentas politik. Mereka secara tertutup maupun menggunakan mesin partai berusaha untuk tetap mengambil tempat dalam transisi demokrasi.

Hal yang sama dilakukan pula junta militer di Myanmar dengan menerapkan tiga pendekatan transisional:

0/1/1
Pertama, militer membangun kontruksi baru doktrin yang disesuaikan dengan semangat demokrasi yang dituntut masyarakat sipil. Meski ini lebih kepada bentuk kompromi bagi militer untuk mengurangi tekanan-tekanan terutama dari pihak luar negeri, namun arah dari doktrin akan tetap sama yaitu bagaimana hilangnya pengaruh militer atas kontrol terhadap sipil dan hukum adalah sebuah kemunduran dari doktrin.

0/1/2
Kedua, kontruksi dari terbentuknya relasi sipil dan militer yang baru, yang memungkinkan militer berperan sebagai penopang kekuatan politik sipil. Meski mereka dilepaskan dari politik namun konflik, persaingan politik membuat mereka menjadi faktor backing yang cukup diperhitungkan. Mereka cenderung menawarkan transisi politik ke arah demokrasi dengan beragam istilah demokrasi. Mulai dari guided democracy (demokrasi terpimpin), gradual democracy (seperti Wiranto dulu pernah menawarkan mahasiswa pengunjuk rasa rejim Soeharto), serta di Myanmar dikenal dengan disciplined democracry (demokrasi yang berdisiplin) (Stephen McCharty:2012)

0/1/3
Ketiga, sebagai salah satu rejim militer terkuat di kawasan ASEAN, pihak militer memainkan isu instabilitas dan ketidakpastian transisi dalam demokrasi sebagai pre-text bagi mereka untuk terus mengontrol kekuatan-kekuatan sipil. Yang tidak jarang mereka menggunakan persaingan politik dalam demokrasi sebagai alat tawar.

Setelah berkali-kali tarik ulur dengan masyarakat sipil, militer memang pada akhirnya menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi sejauh konsep demokrasi yang berdisiplin dijalankan oleh presiden pemenang pemilu. Pengertian atau batasan demokrasi berdisiplin ini menjadi demikian pejalnya (pasal karet) karena bisa saja sewaktu-waktu rejim militer kembali mengambil alih kekuasaan.

0/2
Faktor kedua, adalah gagalnya kelompok masyarakat sipil melakukan perpindahan kekuasaan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Jatuhnya kekuasaan rejim militer oleh tekanan internasional dan perlawanan pro demorkasi tidak pernah diduga sebelumnya, Seperti halnya di Indonesia pasca reformasi, maka yang kita perhatikan adalah pertikaian kelompok-kelompok sipil. Yang masing-masing terbelah menjadi politik-politik aliran berbasiskan kepada agama, etnis, dan golongan-golongan. Pembentukan partai-partai dan lembaga-lembaga boneka militer seperti BSSP (Partai sosialisme Burma), SOLR (Konsil penegakan aturan dan hukum Nagari) serta SPDC (Dewan Keamanan dan Pembangunan Nagari) sebenarnya cukup menyatukan kelompok oposisi dalam gerakan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Sayangnya ketika transisi diberikan secara "penuh" kepada Thien Shein untuk memulai pemilihan langsung yang lebih terbuka maka oposisi dari kelompok sipil terpecah dalam kelompok-kelompok politik. Beberapa diantaranya menggunakan politik aliran yang berbasis kepada entis, suku, agama, dan golongan.  Yang mana dalam praktiknya mereka mulai kembali menarik-narik militer untuk terlihat atau berpihak di sisi mereka. 

0/3
Faktor kedua adalah persoalan ekonomi politik. Setelah dianggap sukses melakukan transisi demokrasi via demokrasi yang berdisiplin maka Myanmar adalah salah satu negara ASEAN yang paling banyak diminati investasi asing. Cina, India, Korsel, Jepang, Thailand, dan kini Singapura. Selain kekuatan modal tradisional seperti Inggris, AS dan Rusia maka negara-negara baru tadi  menginvestasikan dana besar di sektor infrastruktur dan perdagangan.

Posisi geogstratejik Myanmar sungguh luar biasa. Mereka adalah satu-satunya negara yang menjadi hub dari tiga kanal Asia. Asia Selatan, Asia Timur, dan ASEAN. Berada di teluk Bengal/Bangladesh. Posisi pantai yang lebar dan curam terutama di wilayah Rakhine/Arakan yang banyak dihuni etnis Rohingya adalah kombinasi yang baik bagi pelabuhan basah (sea-port) dan pelabuhan kering (dry-port) yang sejak lama menarik minat negara-negara besar seperti Rusia, Cina, dan AS.

Hanya dengan melewati reformasi politik dan transisi ke arah demokrasi maka Myanmar baru dapat memenuhi prasyarat dari diangkat embargo dan sanksi ekonomi oleh barat. Wajah militer yang lebih terbuka dan didorongnya Aung San Su Kyi yang dikenal dekat dengan lobbyst AS inilah yang kemudian dimajukan untuk mendapatkan simpati dunia.

Bahwa kini Myanmar adalah negara demokrasi baru, yang siap menerima investasi dalam jumlah besar.

Kenyataannya Myanmar memang menarik bagi investasi asing, terutama bahwa di negara tersebut masih dibutuhkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, industri listrik, dan pengolahan mineral alam yang kaya serta pelabuhan penghubung bagi Asia Tengah, Asia Timur, Selatan dan Tenggara.

Semenjak Inggris pada tahun 1974 mengklaim sebagai penemu mineral bauksit dan mangan di bantalan laut teluk
Bangladesh yang pesisirny dihuni oleh mayoritas suku Rohyngya yang muslim keturunan Bangladesh, maka konflik perebutan lahan di sana sampai hari ini belum dapat diselesaikan. Inggris dengan janji investasi besar telah menggunakan Bangladesh untuk mengklaim bantalan tersebut masuk ke dalam wilayah negaranya. Yaitu dengan banyaknya suku Rohyngya yang masih keturunan Bangladesh. Sementara Burma/Myanmar yang didukung Cina menolak jika wilayah tersebut masuk ke perbatasan laut Bangladesh.

Ini dapat dimengerti jika mengapa Bangladesh menolak menampung orang Rohyngya yang masih satu garis keturunan dan beragama Islam. Selain mereka akan menjadi beban ekonomi pengungsi maka Bangladesh memiliki kepentingan mengklaim bantalan laut mereka dengan keberadaan orang Rohyngya. Di sisi lain junta Myanmar yang didukung aktivis radikal Budha memiliki alasan lain untuk mengusir mereka yang sepertinya alasan ekonomi dan historis lebih kuat.

Seperti banyak ditulis literatur Bauksit dan Mangaan adalah mineral jarang yang sangat penting yang dibutuhkan oleh industri modern dan persenjataan mutakhir. Sehingga konflik yang mengorbankan etnis Rohyngya di Myanmar sulit untuk dilepaskan dari persoalan transisi pollitik militer, sipil-sipil, dan kepentingan investasi asing untuk menguasai wilayah laut milik etnis Rohyngya yang menjanjikan investasi besar.

*Foto-foto
1. Delegasi dari beberapa etnis di Myamar datang ke Indonesia untuk mempelajari transisi demokrasi pada tahun 2010.
2. Sidang lanjutan sesi pandangan di UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) di Hamburg pada Agustus 2012 antara Bangladesh dengan Myanmar/Burma memperebutkan batas landas teluk Bangladesh. Benda di tangan saiya adalah sampel Mangaan yang diambil dari ekspedisi Inggris pada 1974 di teluk bangal pesisir yang banyak dihuni suku Rohyngya.

Apa Kepentingan James Riyadi Bergerilya di PBNU

http://www.sisiusaha.com/opini/449/apa-kepentingan-james-riyadi-bergerilya-di-pengurus-besar-nu

creative people.. CEO Lippo Group James Riady mendorong agar Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) membangun rumah sakit umum di daerah guna membantu warga NU yang kesulitan dengan biaya kesehatan. Menurut James, biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan rumah sakit umum tersebut tidaklah besar tetapi akan sangat membantu bagi Warga NU yang mengalami masalah kesehatan.

Seperti dilansir Suara Pembaruan, "Bangunan satu meter paling Rp 1,5 juta, bangun 2.000-3.000 meter paling Rp 3 miliar. Lalu equipment (peralatan)nya kan tidak usah ada MRI dan CTscan, jadi paling Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar. Jadi mau bangun 50,60,70 ranjang uangnya tidak seberapa," kata James saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB NU di Jakarta, Sabtu (19/11).

Bahkan, James langsung menyatakan bersedia untuk membantu dan rela tidak mendapatkan saham dari kerja sama yang mungkin dijajaki tersebut. "Jadi saya bersedia pak, kalau bapak, memang NU ini serius (membangun rumah sakit umum)," ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa James Riyadi banyak terlibat pada saat pencalonan Presiden Jokowi, melalui penciptaan atau rekayasa popularitas Jokowi ini dilakukan oleh Stanley ‘Stan’ Greenberg, konsultan politik yang luar biasa, berbiaya sangat mahal dan bekerja untuk waktu yang cukup lama, terhitung sejak awal persiapan Pilkada DKI Jakarta awal tahun 2012 sampai masa pemilihan presiden Juli 2014.

Stanley Greenberg, adalah konsultan politik paling terkemuka di dunia yang telah berhasil memenangkan 11 kepala pemerintahan (presiden / perdana menteri), ratusan anggota kongres, senator dan gubernur di Amerika Serikat, serta konsultan pencitraan dan politik untuk berbagai perusahaan multinasional raksasa (British Petroleum, Mosanto dan lain – lain).

Keterlibatan Stanley ‘Stan’ Greenberg dalam tim sukses dan tim politik Jokowi tidak dapat dipisahkan dari sosok James Riady, konglomerat pemilik Lippo Grup dan First Media Grup. James Riady dan Stan Greenberg merupakan dua tokoh yang sama-sama sahabat baik mantan presiden AS, Bill Clinton. James Riady dan Stan Greenberg adalah dua tokoh yang sangat berjasa mengantarkan Bill Clinton terpilih sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden 1992 dan 1996. Keduanya juga tercatat sebagai anggota organisasi elit, Arkansas Connection.

Arkansas Connection adalah sebuah organisasi non formal yang merujuk pada sebuah kelompok terbatas, umumnya terkait pada daerah asal dan masa lalu Bill Clinton sebagai Jaksa Agung dan Gubernur Arkansas. Kelompok elit yang dijuluki sebagai Arkansas Connection ini adalah kelompok orang yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS dan memiliki akses luar biasa terhadap pemerintahan AS sekarang ini di mana Barrack Obama menjadi Presiden. Arkansas Connection merupakan mentor atau pembimbing Obama sejak awal masa pemilihan presiden tahun 2008 sampai terpilihnya kembali Obama pada pilpres 2012. Arkansas Connection diketahui banyak memberikan saran dan nasihat dalam setiap keputusan dan kebijakan Obama sebagai presiden AS.

James Riady, John Huang cs dan intelijen China berhasil menyusup ke jantung kekuasaan AS, Gedung Putih. Huang bahkan jadi deputi Menteri Perdagangan AS. Operasi intelijen China dengan ujung tombak James Riady dan John Huang menyusup ke Pemerintahan AS ini terbongkar pada tahun 2000-2001. Namun meski laporan penyelidikan CIA, FBI, NSA dan Dept of justice USA membuktikan James Riady cs bersalah dalam Skandal Lippogate, Clinton yang berkuasa saat itu melindungi James Riady cs yang adalah teman karibnya sejak 1984 di Little Rock, Arkanas, USA.

Laporan resmi penyelidikan Kongres, NSA, CIA, FBI terhadap Lippogate, tidak membuat James Riady cs dihukum berat. Mereka hanya didenda dan dicekal. Tokoh yang berjasa mempengaruhi pemerintahan Clinton untuk tidak memberi sanksi berat kepada James Riady, John Huang cs adalah Stan Greenberg.

Salah satu prestasi fenomenal Stan Greenberg di AS adalah membalikan sikap masyarakat AS dan US Military terhadap LGBT (lebsian, gay, bisex, transgender). Hanya dalam waktu singkat, dengan rekayasa media, opini dan polling, Greenberg berhasil mengubah AS dari anti LGBT menjadi 70% menerima LGBT. Stan Greenberg juga berhasil mengubah budaya Islam di Timur Tengah sehingga lebih welcome dengan budaya barat.

Memanasnya iklim politik menjelang Pilkada DKI di tanah air saat ini, menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Terlebih lagi Ahok yang ikut pilkada DKI sedang mendapat persoalan hukum dan jadi tersangka penistaan agama, membuat pihak yang memiliki kepentingan kemenangan Ahok terus gencar membuat strategi agar Ahok dapat "selamat" dan tetap menjadi Gubernur DKI periode berikutnya.

Dalam kesempatan diskusi bertemakan "Setelah 411" di ILC (8/11/16) yang ditayangkan di TV One, Jendral TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan adanya Konspirasi Global dan Bahaya Kuning terhadap kedaulatan NKRI. Pernyataan Jendral Gatot ini sebelumnya sudah berkali-kali dia lontarkan di beberapa tempat dan di berbagai kesempatan diskusi. Tapi sepertinya tidak ada yg mendengarkan. Pemerintah, Politikus & Penggembira di sekitar Jokowi semua abai pada seruan keprihatinan Panglima TNI tersebut.

Malam itu, sepertinya Pak Gatot mendapatkan panggung untuk mengeluarkan unek-uneknya kembali. Sampai-sampai semua computer graphics-nya dia bawa ke Studio TvOne dan sudah well-prepared untuk ditayangkan pada saat dia bicara.

Menurut M Abduh Baraba, CEO sisiusaha network, yang sedang terjadi saat ini adalah sekelompok konglomerat cina bersatu padu, bergabung dengan jaringan internasional seperti Arkansas Connection dan Jaringan China dunia yang didukung penuh pemerintah China melalui China Military Intellegence (CMI) atau dukungan dana tak terbatas dari perusahaan kedok/samaran bernama China Resources Corporation Ltd yang selama puluhan tahun memberikan bantuan finansial ke kelompok Lippo Grup di seluruh dunia.

Dengan anggaran tidak terbatas, jaringan dan penguasaan media yang mayoritas, kemampuan teknis rekayasa komunikasi politik dan opini, kelompok ini mampu menghancurkan semua kelompok maupun tokoh yang potensial mengganggu tujuannya melalui opini media. Tentunya juga didukung oleh kelompok pro liberal yang ingin merubah wajah Indonesia yang penuh nilai-nilai luhur ketimuran menjadi wajah indonesia yang liberal kedepannya.

Kelompok pro liberal inilah yang aktif kedepan menyuarakan toleransi, sementara di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang termasuk negara yang memiliki sikap toleransi tinggi, namun tiba-tiba saat ini dimunculkan opini seolah-olah Indonesia sedang memiliki krisis toleransi.

Melihat perjalanan dan peta politik di Indonesia sejak pencalonan Jokowi sebagai presiden sampai memanasnya iklim politik saat ini, mungkin perlu bertanya mengapa pemerintah akhir-akhir ini begitu sibuk melakukan "silaturahmi politik" ke beberapa Ulama, Tokoh dan organisasi Islam dan apa pula kepentingan James Riyadi yang mendadak bergerilya ke pengurus besar NU? Wallahu A'lam Bishawab.. (M Abduh Baraba)